(2) Hak Guna Bangunan atas tanah Negara atau atas tanah Hak Pengelolaan terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan.9 Sedangkan untuk pemberian HGB atas tanah Hak Milik wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan dan sejak didaftarkan tersebut baru mengikat pihak ketiga. 4. Terjadinya Hak Guna Bangunan 8Ibid., Ps. 26. 9Ibid., Ps. 23.E-ISSN: 2654-9050 - 693 Bha’iq Roza Rakhmatullah, Achmad Irwan Hamzani, Soesi Idayanti, Evy Indriasari, Zamzam Muhammad Fuad sebagai upaya kegiatan pemaksaan negara terhadap rakyat terutama pemilik objek hak atas tanah, maka wajib hukumnya setiap tahapan kegiatan pengadaan tanah dilaksanakan dengan memberikan perlindungan hukum bagi pemilik
Sedangkan pengaruh yang ditimbulkan terhadap pemilik hak atas tanah yang terkena pembangunan jalan tol Semarang – Solo adalah turunnya harga tanah. Pemilik Hak Atas Tanah yang terkena proyek tersebut merasa sangat dirugikan karena untuk tanah sisa (tanah yang tidak terkena tol) akan menjadi turun harganya dibandingkan sebelum adanya tolBisa diartikan, pembebasan lahan adalah pencabutan hak atas kepemilikan tanah oleh pemerintah secara paksa yang dimiliki pihak lain untuk penyelenggaraan kepentingan umum. Dalam proses ini, terdapat pemberian ganti rugi yang layak kepada pemilik tanah maupun pemilik rumah tinggal yang akan dilewati oleh proyek dari pemerintah . rechtcadaster dan melaksanakan konversi hak-hak atas tanah yang berasal dari hukum agraria lama menurut hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan hukum agraria nasional yang baru (UUPA). Pendaftaran tanah diatur dalam pasal 19 UUPA, sedangkan mengenai konversi diatur dalam diktum kedua UUPA tentang ketentuan-ketentuan konversi.9 berkaitan dengan masalah pelepasan dan pemutusan hak atas tanah dan objek di atas tanah dari pemiliknya. Hal ini akan berkaitan juga dengan perikehidupan pemilik hak atas tanah dan benda di atasnya yang pada dasarnya merupakan hak asasi manusia. Unsur pelepasan tanah demi pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemilik hak, tentunya Seyogianya saat ini semua pihak perlu kembali ke titik awal yang menyangkut kejelasan tentang status tanah sehingga tak terjadi saling klaim atas tanah yang belum jelas status kepemilikannya. Kedua, terhadap permohonan 600 hektar hak pengelolaan lahan (HPL) atas nama BP Batam harus dijaga agar tidak tumpang tindih dengan tanah warga.
Baca juga: Akses Jalan Ditembok, 4 Keluarga Terisolasi, Terpaksa Memutar Lewat Saluran Air . Pemilik tanah Sukendro yang bersikeras tidak akan menjual tanah yang sekarang dibangun tembok rumah mengaku akan musyawarah dengan ketiga anaknya. Pasalnya tanah miliknya yang sekarang dibangun tembok tersebut sudah menjadi hak waris anak bungsunya.
DXqg.