🏸 Persiapan Pelantikan Anggota Dprd

Secarateerpisah Sekretaris DPRD Ende, Stefanus Sogha mengatakan, segala persiapan terkait dengan pelantikan anggota DPRD Ende Pengganti Antar Waktu,telah dilakukan. Panitia sudah dibentuk dengan SK Sekwan kemudian persiapa sudah maksimal diatas 80 % ka kegiatan galadi dan hari pelaksanaan "kata Stefanus Sogha ,Hari ini sabtu,(2/10/2021

20 Anggota DPRD Kaimana terpilih saat gladi resik pelantikan dan pengambilan sumpah. Foto Balleo NewsPelantikan 20 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kaimana terpilih, periode 2019 – 2024 dipastikan berlangsung besok,Kamis 12/9. Segala persiapan telah dilakukan oleh pihak Sekertaris Dewan Sekwan Kabupaten Kaimana. Demi suksesnya acara pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut, di Gedung Pertemuan Krooy, yang akan dijadikan sebagai tempat pengambilan sumpah 20 anggota DPRD Kaimana terpilih. Sekitar pukul 09. 30 WIT, di gedung tersebut sementara dilaksanakan gladi resik persiapan pelantikan dan pengambilan sumpah. Salah satu staf Sekwan Kabupaten Kaimana, yang enggan namanya disebut kepada wartawan mengakui jika Surat Keputusan SK dari Gubernur Papua Barat, terkait dengan pelantikan 20 anggota DPRD terpilih sudah dikantongi. “SK pelantikan untuk salinannya, sudah kami terima dari kemarin sore. Namun untuk SK fisiknya hari ini baru kami terima. Dan pasti pelantikan tetap dilaksanakan besok,”jelasnya. Sementara itu, dari pantauan wartawan di dalam gedung sementara berlangsung gladi resik pengambilan sumpah dan pelantikan. Terpantau dari jumlah anggota DPRD Kaimana periode 2014 – 2019, hanya beberapa anggota yang hadir. Dan yang hadir rata – rata merupakan anggota DPRD yang terpilih kembali atau incumbent pada Pileg 17 April lalu. Ketua DPRD Kaimana Frans Amerbay, SE. Foto Balleo NewsKetua DPRD Kaimana, Frans Amerbay, SE ketika dikonfirmasi di Gedung Pertemuan Krooy, Rabu 11/9 perihal tidak hadirnya sebagian anggota DPRD Kaimana yang tidak terpilih. Mengingat pelantikan tersebut, bisa dilaksanakan ketika mencapai kuorum anggota DPRD periode yang lalu. Namun menurut Frans hal ini, tetap bisa dilaksanakan karena paripurna pelantikan anggota DPRD tidak harus mencukupi kuorum. Meski demikian ketua DPRD tetap berharap, anggota DPRD Kaimana periode yang lalu tetap hadir. “Paripurna ini tidak butuh kuorum, karena ini menyangkut dengan paripurna istimewah. Akan tetapi lebih idealnya, anggota DPRD yang tidak terpilih kembali dihimbau untuk bisa hadir. Pelantikan ini sama halnya juga, dengan serah terima jabatan, yang mana fungsi tugas kita selesai dan dilantik dengan anggota baru,”terangnya. Menurut lelaki yang terpilih kembali, sebagai anggota DPRD Kaimana periode 2019 – 2024 ini, undangan sebagai surat pemberitahuan sudah disampaikan kepada 20 anggota DPRD Kaimana periode lalu. Namun terkait dengan hadir atau tidak itu sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. “Undangan sudah kita sebar, kepada mereka juga. Masalah mereka mau hadir atau tidak, kita juga tidak bisa paksakan. Sebaiknya memang harus hadir, saya tetap berharap semua bisa hadir,”ujarnya.

BerikutPersiapan Jelang Pelantikan 35 Calon Terpilih DPRD Mempawah Periode 2019-2024. MEMPAWAH-Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mempawah, Ruspandi memastikan pelantikan calon terpilih DPRD Kabupaten Mempawah periode 2019-2024 akan dilaksanakan pada Selasa (17/9/2019) di Aula DPRD Mempawah.. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mempawah telah menetapkan

Jakarta - Sebagai presiden terpilih, Joko Widodo telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta ke DPRD sebelum dilantik pada 20 Oktober. Meski waktu kian mepet, anggota DPRD DKI yang bertugas membahas pengunduran diri itu masih sibuk dengan persiapan kelengkapan dewannya."Kami baru akan paripurna pimpinan dewan dan fraksi-fraksi besok. Setelah itu diserahkan ke Depdagri Departemen Dalam Negeri, kalau sudah disahkan baru bahas komisi-komisi dan itu baru akan membahas pengunduran diri Pak Jokowi," kata Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat berbincang dengan detikcom, Minggu 14/9/2014.Dalam rapat paripurna yang akan digelar Senin 15/9 besok, Prasetyo juga akan ditetapkan sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta. Prasetyo menyatakan lobi politik untuk memuluskan proses pengunduran diri Jokowi sudah berjalan. Namun, rapat pembahasan pengunduran Jokowi sebagai gubernur baru bisa dilakukan jika seluruh alat kelengkapan dewan seperti tata tertib, pimpinan dewan, fraksi serta komisi di DPRD sudah disahkan Menteri Dalam Negeri. Saat dilantik pada Agustus lalu, Ketua DPRD sementara dari PDIP, Jhonny Simanjuntak, menyatakan persiapan kelengkapan DPRD akan dikebut dan diupayakan selesai dalam waktu 1 minggu. Namun, dari pelantikan tersebut hingga hari ini, persiapan kelengkapan DPRD ini sudah berjalan 2 minggu namun belum juga selesai. Meski dinilai laju kerja anggota DPRD cukup lambat, Prasetyo menyatakan seluruh proses di DPRD sudah berjalan sesuai jadwal. Namun, ia hanya menjelaskan tahapan perencanaan kegiatan tapi tak menjelaskan secara detail kapan rapat-rapat tersebut akan dilaksanakan."Yang penting pengunduran diri Pak Jokowi baru bisa setelah komisi resmi terbentuk. Tidak ada patokan waktu tapi yang pasti sebelum 20 Oktober pasti sudah selesai," menyatakan pembahasan pengunduran diri Jokowi sebagai gubernur hanya terhambat proses penetapan kelengkapan dewan. Tak ada hubungannya dengan ribut antara Ahok dan anggota DPRD."Urusan Ahok itu internal partai. Tak ada hubungannya dengan pengunduran Pak Jokowi," Jumat 22/8 lalu, Menteri Dalam Negeri Ganawan Fauzi menyampaikan harapannya agar anggota DPRD baru bisa bekerja cepat menyiapkan kelengkapan dewan. Hal ini agar proses pengunduran diri Joko Widodo tak terhambat untuk urusan internal DPRD."Setelah dilantik tanggal 25 Agustus nanti anggota dewan bisa langsung membentuk kelengkapannya seperti menentukan para pimpinan DPRD. Sehingga sebelum 20 Oktober sudah ada keputusan dari permohonan pengunduran diri yang diajukan beliau," kata Gamawan di kantor Kemenko pengunduran diri Jokowi dikirimkan ke DPRD pada 10 September 2014. Jauh hari terdengar santer bahwa politisi-politisi di DPRD akan menghambat pengunduran diri Jokowi tersebut. Baca Jokowi Versus DPRD DKI. bil/nrl

SuratKeputusan (SK) Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten Wajo sudah terbit dengan Nomor 1785 tahun 2019. Adanya SK berarti Pimpinan DPRD definitif Kabupaten Wajo siap dilantik. Agendanya dijadwalkan besok, Senin (7/10/2019). Hal ini dibenarkan oleh Kasubag Humas dan Protokoler DPRD Wajo, Andi Gusti Syam, dimana ditandai terbitnya Surat

Sangatta, IDN Times - Persiapan Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kutai Timur Kutim periode 2019-2024 terus dimatangkan. Sekretariat DPRD Kutim saat ini terus berkoordinasi dengan jajaran Sekretariat DPRD Kaltim. Kabag Perundang-Undangan Fatah Hidayat mewakili Sekretaris DPRD Kutim Suroto, memimpin koordinasi dengan pihak provinsi. Didampingin Kasubag Persidangan dan Risalah membawa serta Bagian Hukum, dan turut serta Bagian Protokol DPRD Kutim tersebut membahas banyak hal mengenai persiapan ataupun aturan-aturan baru dalam pelantikan Persidangan, Fatah Hidayat menjelaskan, bahwa maksud koordinasi yang dilakukan ke tingkat Provinsi tersebut adalah untuk menyamakan persepsi serta mendapatkan arahan mengenai prosesi pelantikan ataupun hal lainnya mengenai peraturan undang-undangan guna persiapan pelantikan nantinya.“Jadi tujuan kami pertama untuk mendapatkan arahan mengenai pelantikan, dan apa saja yang akan dilengkapi oleh dewan terpilih nantinya sebelum dilantik. Alhamdulillah, setelah ada penjelasan, kami sudah menyamakan persepsi, dan kami akan menyampaikan dahulu ke pimpinan Pak Sekwan,” ujar Kabag Persidangan Fatah Hidayat , Kamis 04/07/19.Selanjutnya mengenai beberapa perlengkapan administrasi yang harus disiapkan oleh dewan terpilih Kutim tersebut. Dirinya mengaku masih menunggu keputusan KPU Kutai Timur untuk penetapan Dewan Terpilih periode 2019-2024.“Saat ini kami masih belum menerima hasil ketetapan oleh KPU, karena KPU sendiri masih menunggu apakah ada gugatan ke MK, dan untuk apa saja yang akan dipersiapkan dewan terpilih nantinya, kami sudah mulai membangun komunikasi mengenai hal tersebut” tukas Kabag Persidangan mengenai tanggal dan tempat pelantikan dirinya menjelaskan bakal melakukan prosesi sakral tersebut pada tanggal 14 agustus bertempat di Gedung DPRD Kutim.“InsyaAllah kalau tidak ada perubahan itu nanti tanggal 14 Agustus hari Rabu, untuk tempat nanti akan di gedung Sekretariat DPRD Kutim, namun kalau ada perubahan pastinya nanti akan komunikasikan lagi dengan yang bersangkutan” jelas Fatah Puluhankarangan bunga terpasang berjejer mulai dari gerbang masuk hingga lobi gedung DPRD DKI Jakarta

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum KPU menyatakan masih bertanggung jawab atas pelaksanaan pengambilan sumpah/janji anggota DPR/MPR dan DPD periode 2019-2024. Sebab pengambilan sumpah/janji anggota DPR, MPR, dan DPD merupakan bagian dari tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Humas KPU dalam rilisnya Senin 30/9/2019 menyebutkan, anggota Dewan yang akan melaksanakan pengucapan sumpah/janji berjumlah 711 orang, dengan rincian 575 anggota DPR/MPR dan 136 orang anggota akan memfasilitasi mulai dari transportasi dan akomodasi, hingga mengantarkan anggota DPR/MPR dan DPD terpilih ke Gedung DPR/MPR untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji, dan selanjutnya diserahterimakan kepada Sekretariat Jenderal DPR, DPD, dan banyaknya anggota DPR/MPR dan DPD yang akan dilantik, KPU membagi ke tiga lokasi, yaitu Hotel Shangri-La, Hotel Ritz Carlton dan Hotel Fairmont sebagai lokasi registrasi dan menginap. Rangkaian kegiatan ini dilakukan sejak Minggu, 29 September hingga Selasa, 1 Oktober 2019. KPU mulai memfasilitasi pada kegiatan registrasi di tiga hotel tersebut pada 29 September 2019 pukul WIB. Kemudian pada malam harinya pukul WIB, KPU menggelar malam ramah tamah yang dipusatkan di Ballroom Hotel Sangri-La. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota DPR/MPR dan DPD terpilih yang menginap ditiga hotel tersebut, serta keynote speaker oleh KPK yang memaparkan tata kelola pemerintahan bebas dari tanggal 30 September 2019, KPU juga memfasilitasi pelaksanaan gladi resik persiapan pengucapan sumpah/janji di Gedung DPR/MPR yang diikuti oleh seluruh anggota DPR/MPR dan DPD acara yaitu pada 1 Oktober 2019, dimana KPU akan mengantarkan seluruh anggota DPR/MPR dan DPD terpilih menuju Gedung Nusantara DPR/MPR untuk dilakukan pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2019-2024, serta diserahterimakan kepada Sekretariat Jenderal DPR, DPD dan MPR.thm

Jadisetelah itu selesai barulah pejabat definitiv dan pejabat definitiv yang punya tugas untukmembentuk alat kelengkapan DPRD," lanjutnya. Dirinya pun menambahkan lagi, yang pasti persiapan jelang pelaksanaan pelantikan 25 anggota dewan Sangihe ini terus dimatangkan oleh pihaknya. (Zul)

apahabarcom, BANJARMASIN - Persiapan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah mencapai 90

Pelantikan50 anggota DPRD Kota Surabaya terpilih periode 2019-2024 direncanakan digelar, Sabtu (24/8). Bagaimana persiapannya?

Dalampersiapan pelantikan, Mononutu menjelaskan, jika Sekretariat DPRD telah menggelar rapat persiapan pelantikan anggota dewan yang baru. "Untuk persiapan pelantikan, telah digelar rapat dengan staf,Kepala Sub Bagian (Kasub) serta sejumlah Kepala Bagian (Kabag) dilingkungan Sekretriat terkait dengan persiapan pelaksanaan pengambilan sumpah RUN4JIz.

5l0bmqpx3x.pages.dev/930

5l0bmqpx3x.pages.dev/891

5l0bmqpx3x.pages.dev/722

5l0bmqpx3x.pages.dev/898

5l0bmqpx3x.pages.dev/25

5l0bmqpx3x.pages.dev/424

5l0bmqpx3x.pages.dev/631

5l0bmqpx3x.pages.dev/82

5l0bmqpx3x.pages.dev/28

5l0bmqpx3x.pages.dev/878

5l0bmqpx3x.pages.dev/215

5l0bmqpx3x.pages.dev/243

5l0bmqpx3x.pages.dev/984

5l0bmqpx3x.pages.dev/597

5l0bmqpx3x.pages.dev/394

persiapan pelantikan anggota dprd